Bagaimana Seharusnya Pariwisata Indonesia Yang Berkualitas (Quality Tourism) itu?

Ada satu keyakinan yang perlu kita tegaskan sejak awal: Indonesia, sebagai pemilik destinasi terbesar dan paling beragam di Asia Tenggara, sudah sepatutnya menjadi yang terbesar pula dalam jumlah wisatawan di ASEAN. Bukan nomor lima seperti hari ini, melainkan harus nomor satu. Bukan sekadar besar dalam angka, tetapi juga diisi oleh wisatawan yang berkualitas. Wisatawan yang tinggal lebih lama, berbelanja lebih banyak di UMKM milik rakyat, dan mereka pulang membawa kesan yang membuat mereka ingin kembali lagi bersama keluarga. Besar dan bernilai. Keduanya bukan pilihan yang harus kita korbankan salah satunya. Keduanya layak diraih Indonesia. Sayangnya, hari ini kita belum meraih dua-duanya.

Apa Itu Pariwisata Berkualitas (Quality Tourism)?

Mari luruskan lebih dulu, karena di sinilah banyak salah paham bermula. Pariwisata berkualitas (quality tourism) sering diartikan “membatasi jumlah turis” atau “hanya menerima turis yang kaya”. Itu keliru. Pariwisata berkualitas bukan lawan dari jumlah yang besar. Ia adalah cara memastikan bahwa setiap kunjungan meninggalkan manfaat yang besar bagi wisatawan dan destinasi.

Bayangkan dua turis. Yang pertama datang, naik pesawat kelas bisnis, menginap semalam di hotel mewah, makan di restoran internasional, lalu pulang. Uangnya banyak dibelanjakan, tapi mengalir keluar, bukan kedalam negeri. Yang kedua tinggal seminggu, menginap di homestay desa, membeli kopi dan kerajinan warga, memakai pemandu lokal, dan pulang dengan pengalaman yang berkesan, sehingga mereka ingin mengajak temannya untuk kunjungan berikutnya. Turis kedua inilah yang kita sebut berkualitas. Maka pertanyaannya bukan sekadar “berapa banyak yang datang dan dibelanjakan”, tetapi “berapa besar dari belanja mereka yang tinggal untuk rakyat kita”. Negara sebesar Indonesia semestinya bisa mendatangkan lebih banyak turis dari Thailand dan Malaysia, sekaligus mendatangkan turis yang bernilai tinggi seperti yang dinikmati Jepang. Itulah cita-cita yang benar.

Disamping itu, ada satu cara pandang mendasar yang harus kita luruskan pula. Bahwa pariwisata bukanlah sekadar urusan hotel dan restoran. Ia adalah sebuah ekosistem yang menggerakkan hampir seluruh denyut perekonomian. Petani yang memasok sayur dan kopi, perajin dan pelaku UMKM, sopir, maskapai, seniman, budayawan, artis film, olah-ragawan, hingga pelaku ekonomi kreatif, mereka adalah ekosistem pariwisata. Ketika seorang turis datang, uangnya mengalir jauh melampaui kamar hotel yang ia tempati, dan belanja makan minum di restoran. Memandang pariwisata sebagai ekosistem, bukan sekadar satu sektor sempit, adalah kunci untuk memahami betapa besar sesungguhnya taruhan yang sedang kita bicarakan. UU Pariwisata Tahun 2025 sudah menyebut ekosistem pariwisata, namun aturan pelaksana dari UU tersebut berupa Peraturan Pemerintah belum kunjung terbit. Disisi lain, penyusunan anggaran Kementerian pariwisata hanya melihat pariwisata sebagai urusan hotel dan makan – minum.

Belajar dari Negara Lain

Dunia menunjukkan bahwa besar dan bernilai bisa diraih bersamaan. Malaysia dan Thailand membuktikan bahwa jumlah besar itu bisa diraih. Kuncinya adalah visa yang mudah dan penerbangan yang melimpah. Malaysia menerima sekitar 42 juta wisatawan dan Thailand menerima 32 juta wisatawan pada 2025. Jumlah yang mereka peroleh hampir dua setengah kali lipat Indonesia. Jepang membuktikan sisi nilainya. Ketika mata uangnya melemah, ia tidak sekadar menunggu turis murah datang, melainkan mengemas pengalaman menjadi premium, sehingga dalam setahun, jumlah turisnya melonjak 47 persen dan belanjanya meledak 53 persen. Jepang sukses mengejar kuantitas, sekaligus kualitas. Vietnam sebagai pendatang baru, menunjukkan keberanian merebut pasar lewat bebas visa, hingga menyalip Thailand di pasar Tiongkok. Indonesia pun disalip Vietnam.

Dari sisi menjaga mutu dan kelestarian, ada pula pelajaran berharga. Rwanda membuat wisata melihat gorila menjadi pengalaman bernilai tinggi, lalu membagikan sebagian hasilnya kepada warga sekitar, sehingga masyarakat ikut menjaga, bukan merusak. Slovenia membangun label nasional “hijau” untuk merawat mutu destinasinya. Bahkan Jepang mengajarkan sisi sebaliknya. Jepang sukses membuka banyak destinasi baru, yang diminati jutaan wisatawan. Sebuah Pelajaran berharga bagi Indonesia dalam membuka destinasi selain Bali.

Perjalanan Indonesia

Bagaimana langkah kita sejauh ini? Selama bertahun-tahun kita mengejar jumlah, lalu lahir gagasan “sepuluh Bali baru”, keudian pindah ke program kebersihan di masa pandemi, dan kini gagasan “pariwisata berkualitas” menjadi tema besar. Kabar baiknya, fondasi daya saing Indonesia melompat sepuluh peringkat ke urutan 22 dunia versi World Economic Forum 2024. Ini lompatan terbesar di antara negara ASEAN. Modal kita sudah matang. Yang belum kita lakukan adalah mengubah modal itu menjadi kunjungan nyata dan devisa yang masuk ke kantong rakyat. Kita seperti atlet berbakat yang sudah terlatih, tetapi belum benar-benar turun bertanding di panggung yang sesungguhnya.

Di Mana Posisi Kita Sekarang

Inilah paradoks yang harus kita akui dengan jujur. Daya saing kita nomor dua di ASEAN, hanya di bawah Singapura, dan kekayaan alam serta budaya kita diakui nomor satu di kawasan. Tetapi jumlah wisatawan Indonesia justru paling rendah di antara empat ekonomi besar ASEAN. Pada 2025, Indonesia hanya menerima 15,4 juta wisatawan, sementara Malaysia sekitar 42 juta, Thailand 32 juta, dan Vietnam 21 juta.

Persoalannya bukan karena turis kita terlalu banyak, melainkan justru terlalu sedikit dibanding yang seharusnya. Di balik angka itu ada tiga kebocoran yang jarang kita ucapkan terus terang. Pertama, sebagian besar tamu kita masih dari negara tetangga yang menginap singkat dan berbelanja kecil, sementara tamu paling royal dari Amerika dan Eropa, yang berbelanja hampir tiga kali lipat, datang sedikit dan sebagiannya masih dihadang urusan visa. Kedua, dari uang yang sudah dibelanjakan turis, banyak yang bocor ke agen perjalanan asing alih-alih diserap oleh pelaku usaha dalam negeri. Ketiga, hampir separuh kunjungan menumpuk di Bali, sampai pulau itu kelelahan sementara ratusan destinasi lain justru sepi. Kita memegang bahan masakan terbaik di kawasan, tetapi dapurnya belum tertata, dan sebagian hasil masakannya malah dibawa keluar.

Kebijakan dan Masalah yang Menghadang

Di sinilah kritik saya, dan saya sampaikan justru karena ingin kita meraih yang semestinya. Kesalahan berpikir pertama yang harus kita buang adalah menganggap jumlah besar dan kualitas itu bertentangan. Tidak. Sebagai pemilik destinasi terbesar, kita berhak menjadi yang terbesar dalam jumlah — dan setiap tambahan kunjungan itu harus kita isi dengan nilai yang tinggi. Yang salah bukan ambisi 40 juta wisatawan pada 2029; yang salah adalah bila kita gagal mengeksekusinya, atau mengejar jumlah tanpa merawat nilainya.

Masalah nyatanya terletak pada eksekusi. Pintu masuk kita belum cukup terbuka: kemudahan visa dan penerbangan langsung, dua kunci yang membuat Malaysia unggul, masih tertinggal di negeri kita. Anggaran untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia ke dunia adalah yang terkecil di ASEAN. Menang bertanding dengan bekal paling sedikit, adalah mukjizat. Nilai dari turis banyak yang lolos ke luar negeri karena pelaku usaha kita belum dikuatkan untuk menangkapnya. Kelestarian pun sering terlupakan dari hitungan, sehingga Bali menanggung beban berlebih sementara pulau lain terabaikan.

Namun akar dari semua itu adalah satu cara pandang yang keliru. Pariwisata masih diperlakukan sebagai sebuah sektor sempit (sekadar hotel dan restoran) padahal ia adalah ekosistem yang menggerakkan pertanian, UMKM, transportasi, kerajinan, hingga ekonomi kreatif, dan menghidupi hampir 26 juta orang. Ketika kekuatan sebesar ekosistem hanya dihitung sekecil satu sektor, konsekuensinya fatal. Anggarannya ditetapkan kecil, dukungannya minim, padahal ia dituntut berkinerja besar. Kita mengukurnya sebagai ekosistem, tetapi membiayainya sebagai sektor. Dari ketimpangan cara pandang inilah banyak persoalan bermula. Diperparah lagi, turunan UU Kerpariwisataan yang disahkan tahun 2025 lalu, belum tersedia sampai saat ini.

Apa yang Harus Diperbaiki

Mengkritik tanpa memberi jalan keluar hanyalah keluhan. Maka inilah yang menurut saya harus kita lakukan — semuanya demi meraih jumlah yang besar dan bernilai sekaligus. Pertama, buka lebar pintu masuk untuk tamu yang paling royal, bukan untuk tamu yang bikin masalah; permudah visa dan tambah penerbangan langsung dari negara-negara yang wisatawannya banyak berbelanja. Jangan menghalau tamu murah hati hanya demi biaya visa yang kecil. Kedua, rebut pasar baru yang sedang tumbuh — India dengan kelas menengahnya yang meledak, Timur Tengah, dan Tiongkok — sebelum negara lain mengambilnya lebih dulu.

Ketiga, tangkap nilainya di dalam negeri, kuatkan BPW dan pemandu wisata lokal kita agar uang turis berputar di tangan rakyat, bukan bocor ke pihak asing. Keempat, sebarkan wisatawan ke luar Bali. Kita memiliki 17.000 pulau yang keindahannya luar biasa. Kelima, jadikan setiap kunjungan bernilai tinggi. Dorong turis tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak lewat pengalaman khas seperti wisata kebugaran, kuliner, dan budaya, sambil memastikan alam serta budaya kita terjaga. Keenam, dan yang paling mendasar, pandang serta kelola pariwisata sebagai sebuah ekosistem, bukan sekadar sektor. Hitung kontribusinya secara utuh lintas-industri, dan biayai secara proporsional dengan dampak sesungguhnya. Mustahil menjadi juara bila kekuatan sebesar ekosistem hanya diberi bekal sekecil satu sektor.

Penutup

Indonesia semestinya menjadi yang terbesar dalam jumlah wisatawan di ASEAN — itu hak yang lahir dari kekayaan destinasi kita — dan semestinya pula terisi oleh wisatawan yang berkualitas. Kedua cita-cita itu bukan hal yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari tujuan yang sama: pariwisata yang besar sekaligus bermakna. Kuncinya, kita harus mulai memperlakukan pariwisata sebagaimana wujud sejatinya — sebuah ekosistem yang menghidupi puluhan juta rakyat, bukan sekadar sektor kecil di pinggiran perekonomian. Kita tidak boleh puas menjadi kecil, tetapi juga tidak boleh tumbuh tanpa nilai. Satu hal yang tak boleh kita lupakan, wisata dalam negeri. Ada 1,2 miliar perjalanan warga Indonesia setiap tahun. Ini adalah basis kekuatan pasar terbesar kita di ASEAN. Perlu dipastikan agar perjalanan dalam negeri itu tetap terjangkau, sebab kualitas itu diukur pula dari seberapa adil manfaatnya dirasakan rakyat. Modal kita sudah matang. Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi banyak bicara soal kualitas, melainkan keberanian mengeksekusinya. Bicara tanpa eksekusi nyata adalah omon-omon.

*) Penulis Muhammad Rahmad - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia / Dosen dan Peneliti Pariwisata di Institut Pariwisata Trisakti