Setelah Api Padam di Sade

Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Api muncul dari sebuah rumah di Dusun Sade, Lombok Tengah. Dalam hitungan menit api menjalar ke rumah sebelah.

Rumah-rumah di Sade dibuat dari kayu, bambu, dan atap alang-alang. Bahan itu indah dilihat. Bahan itu juga sangat mudah terbakar.

Pagi harinya ratusan bangunan sudah menjadi arang. Sekitar 320 orang kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa. Itu satu-satunya kabar baik.

Sade bukan kampung biasa. Usianya sekitar enam abad. Warganya berasal dari satu garis keturunan. Letaknya hanya beberapa menit dari kawasan Mandalika.

Setiap hari sekitar 200 wisatawan datang ke sana. Saat libur panjang jumlahnya bisa mencapai seribu orang dalam sehari.

Yang terbakar bukan sekedar rumah.

Di Sade, rumah adalah tempat tinggal. Rumah juga tempat menenun. Rumah juga gudang kain. Rumah juga toko.

Ketika rumah terbakar, empat hal hilang sekaligus. Tempat tinggal, alat produksi, stok barang, dan tempat berjualan.

Ada 69 kios kerajinan yang ikut hangus. Di situlah uang berputar setiap hari.

Karena itu membangun kembali rumah saja tidak cukup. Kalau hanya rumah yang dibangun, warga akan punya atap tetapi tidak punya penghasilan.

Kementerian Pariwisata bergerak cepat, dan langsung menyatakan keprihatinan dan menyiapkan langkah pemulihan. Politeknik Pariwisata Lombok dibawah Kemenpar, diaktifkan untuk membuka dapur umum bagi warga.

Langkah itu patut diapresiasi. Kementerian ini hadir lebih dulu, memakai aset sendiri, dan tidak menunggu diperintah.

Kementerian Kebudayaan juga sudah menyiapkan tahapan pemulihan. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan rekonstruksi rumah adat.

Semua pihak bergerak. Tetapi di sinilah persoalan yang sesungguhnya.

Pemulihan Sade menyentuh mandat banyak kementerian sekaligus. Kebudayaan untuk bangunan adat. Pekerjaan Umum untuk air dan akses pemadam. Koperasi untuk wadah para penenun. Kementerian UMKM untuk modal usaha. Kementerian Desa untuk dana desa dan kelembagaan warga.

Pertanyaannya sederhana. Siapa yang menyatukan semua itu menjadi satu rencana?

Presiden sudah menetapkan arah. Ekonomi harus tumbuh. Rakyat kecil harus naik kelas. Pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu mesin penggeraknya.

Arahnya jelas. Yang sering tidak jelas adalah apakah kebijakan di setiap kementerian benar-benar berjalan searah dengan arah itu.

Ambil contoh soal pembiayaan. Pemerintah sudah punya aturan kemudahan Kredit Usaha Rakyat bagi daerah terdampak bencana. Aturan itu sudah dipakai untuk bencana di Sumatera. Puluhan ribu pelaku usaha kecil terbantu dan dananya mengalir sampai triliunan rupiah.

Aturannya sudah ada. Mekanismenya sudah berjalan. Pertanyaannya, mengapa cakupan yang sama tidak segera diperluas ke NTB dan NTT?

Ada temuan lain yang lebih mengejutkan.

Sade sudah berstatus desa wisata sejak 1982. Sade juga masuk kawasan strategis pariwisata nasional sejak 1993.

Tetapi sampai kebakaran terjadi, Sade belum pernah tercatat resmi sebagai cagar budaya.

Artinya selama lebih dari empat dekade kita menjual Sade kepada wisatawan tanpa pernah memberinya perlindungan.

Kita meminta kampung itu menerima ribuan tamu. Kita tidak pernah mewajibkan hidran. Kita tidak pernah mewajibkan jalur evakuasi. Kita tidak pernah mengaudit instalasi listriknya.

Ini bukan kelalaian satu kementerian. Ini kelalaian bersama. Dan Sade tidak sendirian.

Di Sumba Barat Daya ada Kampung Ratenggaro. Kampung itu sudah tiga kali terbakar. Kebakaran terakhir pada 2004 menghanguskan 13 rumah. Pemulihan rumah utamanya baru rampung tujuh tahun kemudian.

Di Flores ada Wae Rebo. Kampung berisi tujuh rumah adat yang meraih penghargaan konservasi dari UNESCO. Sejak 15 Agustus lalu kampung itu ditutup sementara karena jalur menuju ke sana rawan longsor setelah gempa.

Jadi dalam satu bulan yang sama kita kehilangan satu kampung adat karena api, dan menutup satu kampung adat karena gempa. Pola ini tidak boleh dibaca sebagai kebetulan.

Maka ada tiga hal yang perlu dibenahi para pembantu Presiden.

Pertama, satukan langkah. Pemulihan Sade harus punya satu rencana aksi bersama, bukan sepuluh program yang berjalan sendiri-sendiri. Kementerian Pariwisata paling masuk akal menjadi simpulnya, karena kementerian inilah yang memahami rantai nilai kunjungan dari hulu sampai hilir.

Kedua, samakan kecepatan. Kebijakan yang sudah terbukti bekerja di satu daerah jangan dibiarkan lama menunggu untuk daerah lain. Warga yang kehilangan usaha tidak bisa menunggu rapat demi rapat.

Ketiga, tutup celahnya. Status desa wisata seharusnya membawa kewajiban keselamatan, bukan hanya membawa tamu. Sudah waktunya Indonesia punya standar keselamatan kebakaran untuk kampung adat yang dijual sebagai destinasi.

Kita punya ratusan kampung adat yang dipasarkan kepada dunia. Hampir semuanya berbahan mudah terbakar. Kita tidak bisa menunggu kampung berikutnya terbakar untuk mulai berbenah.

Api di Sade sudah padam. Yang belum padam adalah risikonya.

Kalau pemulihan Sade dikerjakan bersama dan melahirkan standar keselamatan nasional, peristiwa ini tidak akan dikenang hanya sebagai musibah. Ia akan dikenang sebagai titik balik.

Itu pekerjaan yang layak diperjuangkan.

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia