Wisata Ramah Muslim: Poros Baru Pergerakan Ekonomi NU

Di panggung pariwisata dunia hari ini, ada satu arus yang bergerak lebih cepat dari yang lain: perjalanan wisatawan Muslim. Laporan Mastercard-CrescentRating melalui Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 mencatat bahwa jumlah perjalanan wisatawan Muslim internasional mencapai 196 juta pada 2025 dan diproyeksikan menembus 262 juta pada 2030. Nilai belanjanya diperkirakan tumbuh dari Rp4.477 triliun pada 2024 menjadi Rp7.624 triliun pada 2029 menurut DinarStandard. Ini bukan segmen pinggiran, melainkan salah satu arus pertumbuhan ekonomi paling deras di dunia dalam dekade ini.

Pertanyaan pentingnya: ke mana selama ini arus raksasa itu mengalir? Sebagian besar terserap oleh Malaysia yang mempertahankan peringkat pertama dunia untuk kesebelas kalinya berturut-turut dalam GMTI 2026 dengan skor 83, ditopang infrastruktur halal yang matang dan branding konsisten melalui kampanye Visit Malaysia 2026. Sebagian lain mengalir ke Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab yang telah lama membangun ekosistem wisata ramah Muslim. Yang lebih mengejutkan, negara-negara non-Muslim justru menggarap pasar ini dengan serius. Singapura memimpin kategori destinasi non-OKI, sementara Hong Kong meroket ke peringkat kedua non-OKI berkat investasi masif pada akreditasi hotel ramah Muslim. Thailand memposisikan diri sebagai "World Halal Kitchens", dan Tiongkok menjadi eksportir busana Muslim terbesar ke Timur Tengah. Devisa dari kantong-kantong Muslim berdaya beli tinggi di Gulf, Asia Selatan, Eropa, dan Amerika Utara mengalir ke kas negara-negara tersebut, bukan ke Indonesia.

Fakta ini menjadi ironi tersendiri. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di planet ini, sekitar 242 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduk berdasarkan laporan Pew Research Center 2026. Keindahan alamnya membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Raja Ampat hingga Lombok, dari gunung-gunung di Sumatera hingga situs sejarah Islam yang tersebar di ratusan kota. Warisan spiritualnya melimpah: ribuan makam wali, pesantren, masjid tua, dan tradisi keagamaan yang hidup dan otentik. Namun, dalam GMTI 2026, Indonesia baru berada di peringkat kedua dunia bersama Arab Saudi dan Turki dengan skor 79, memang capaian tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia dan lompatan tiga tingkat dari posisi kelima tahun sebelumnya, tetapi tetap di bawah Malaysia. Modal alami dan spiritual yang begitu besar belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan pasar.

Di titik inilah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dibuka hari ini (Rabu, 26/8/2026) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, hadir di persimpangan sejarah. Di depan mata, pasar global bernilai ribuan triliun rupiah sedang menunggu, dan tidak ada aktor sosial di Indonesia yang posisinya se-strategis NU. Pariwisata ramah Muslim bagi NU bukan sekadar peluang bisnis biasa. Ia adalah jalan yang dapat mengubah organisasi keagamaan terbesar di dunia ini menjadi poros pergerakan ekonomi keumatan yang sesungguhnya, melampaui pasar domestik menuju panggung global.

Selama hampir satu abad sejak didirikan para muassis pada 1926, NU telah menjadi rumah spiritual dan intelektual bagi ratusan juta Muslim Indonesia. Cita-cita KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, dan para pendiri lainnya tidak berhenti pada urusan akhirat semata. Nahdlatul Tujjar atau Kebangkitan Para Saudagar yang didirikan Kiai Wahab pada 1918 di Surabaya, delapan tahun sebelum lahirnya NU, adalah bukti bahwa para pendiri sejak awal memahami bahwa kemandirian umat harus dibangun di atas dua kaki: kekuatan spiritual dan kekuatan ekonomi. Dua pilar itulah yang membuat umat berdaulat, tidak bergantung, dan mampu menjaga marwahnya.

Pariwisata ramah Muslim adalah medium sempurna untuk menghidupkan kembali cita-cita itu dalam skala kontemporer. Berbeda dengan sektor ekonomi lain yang membutuhkan modal raksasa dan teknologi tinggi, industri ini justru berakar pada aset yang sudah dimiliki NU secara berlimpah: komunitas, tradisi, jaringan pesantren, kuliner, warisan spiritual, dan otentisitas kultural. Semuanya sudah tersedia, tinggal ditata, dihubungkan, dan diskalakan.

Manfaatnya menjangkau setidaknya enam aspek sekaligus. Pertama, aspek ekonomi umat: pasar wisata ramah Muslim global membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi jutaan warga NU di sektor kuliner, akomodasi, pemandu wisata, kerajinan, busana Muslim, dan jasa. Kedua, aspek kelembagaan: LPH NU-HAC (Nahdlatul Ulama Halal Assessment Center) yang terakreditasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi salah satu penjaga gerbang sertifikasi nasional, sumber pendapatan sekaligus otoritas kelembagaan yang menjulang menjelang tenggat wajib halal 18 Oktober 2026.

Ketiga, aspek pesantren: dari 41.220 pesantren nasional, sekitar 23.000 berkultur NU dengan jutaan santri. Program One Pesantren One Product (OPOP) Jawa Timur sudah membuktikan hasilnya dengan omzet Rp870,78 miliar dari 1.210 pesantren, sementara Hebitren yang didukung Bank Indonesia telah merangkul lebih dari 10.000 pesantren. Wisata ramah Muslim adalah pasar yang menanti pasokan mereka. Keempat, aspek wisata religi: tradisi ziarah Wali Songo, makam kiai dan habaib, serta pelaksanaan haul menjadi produk khas NU yang tidak dimiliki organisasi mana pun. Makam Sunan Ampel menerima 2,5 juta peziarah pada 2023, dan Haul Guru Sekumpul di Martapura menghimpun sekitar 5 juta jamaah dalam satu momen.

Kelima, aspek regenerasi santripreneur: generasi muda pesantren mendapat jalur karir baru sebagai pelaku ekonomi kreatif halal, pemandu wisata bersertifikat, konten kreator wisata religi, hingga pengelola destinasi. Keenam, aspek soft power: nilai "Islam Nusantara" yang moderat dan ramah menjadi merek global yang dicari wisatawan Muslim dunia yang lelah dengan retorika eksklusif.

Mari kita hitung dengan skenario yang konservatif. Jika Indonesia berhasil menangkap 5 persen saja dari pasar wisata Muslim global 2030, angka yang sangat mungkin mengingat posisi peringkat kedua GMTI 2026 dan populasi Muslim terbesar dunia, maka nilainya setara Rp278,7 triliun per tahun. Bila 40 persen dari arus itu mengalir melalui rantai pasok pesantren dan UMK Nahdliyin dalam bentuk kuliner halal, oleh-oleh, homestay, busana Muslim, jasa ziarah, dan transportasi, maka NU secara langsung menggerakkan Rp111,5 triliun per tahun.

Sebagai perbandingan, volume usaha seluruh koperasi pondok pesantren nasional saat ini baru mencapai Rp3,5 triliun. Artinya, ruang tumbuhnya bisa berlipat lebih dari 30 kali lipat. Bila diterjemahkan ke lapangan kerja dengan asumsi setiap Rp1 miliar putaran ekonomi wisata menyerap 15 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, maka potensi penyerapan tenaga kerja NU dari sektor ini mencapai lebih dari 1,6 juta orang, setara dengan mengangkat ekonomi seluruh santri aktif di ribuan pesantren berkultur NU. Bahkan dengan skenario paling konservatif menangkap 1 persen saja dari pasar global, angkanya masih setara Rp55,7 triliun per tahun, jauh melampaui total omzet program OPOP Jawa Timur yang selama ini sudah dipandang sebagai prestasi ekonomi umat.

Yang lebih penting, NU tidak lagi hanya berbicara tentang pasar domestik. Wisata ramah Muslim membuka NU ke jaringan pasar global yang membawa devisa masuk ke dalam negeri. Bila NU membangun kemitraan dengan operator wisata global seperti HalalTrip, HalalBooking, dan platform digital berbasis kecerdasan buatan, terutama karena 80 persen wisatawan Muslim kini memakai AI untuk merencanakan perjalanan menurut GMTI 2026, maka jaringan pesantren dari Aceh hingga Papua terhubung langsung ke jutaan calon tamu internasional. Wali Songo, makam Syaikh Yusuf al-Makassari, situs-situs Islam di Sumatera Barat dan Aceh, tradisi haul di Kalimantan Selatan, semuanya menjadi produk yang dapat dipasarkan ke pasar Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa, dan Amerika Utara. Devisa yang selama ini mengalir ke Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab dapat sebagian dialihkan ke Indonesia, dan mengalir langsung ke desa-desa basis NU, bukan ke kantong korporasi asing atau konglomerat besar. Inilah bentuk keadilan ekonomi yang dahulu dicita-citakan Kiai Wahab melalui Nahdlatul Tujjar: umat bukan hanya konsumen, tetapi produsen yang bermartabat di panggung global.

Tema Muktamar ke-35 "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa" menemukan bentuk konkretnya dalam agenda ini. Marwah NU tidak cukup dijaga dengan pernyataan sikap keagamaan semata; ia harus ditopang oleh kemandirian ekonomi umat yang nyata. Khidmah NU tidak cukup diperkaya dengan program pendidikan dan dakwah; ia harus meluas hingga membuka lapangan kerja bagi Nahdliyin di seluruh pelosok. Para pendiri NU adalah ulama yang juga pedagang, kiai yang juga petani dan saudagar. Mereka memahami bahwa Islam adalah agama yang menyeimbangkan urusan akhirat dan dunia, ibadah mahdhah dan muamalah, spiritualitas dan produktivitas. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tindakan pertamanya bukan hanya membangun masjid, tetapi juga mendirikan pasar, pasar Muslim yang bebas dari eksploitasi dan riba. Membangun ekonomi umat adalah warisan kenabian yang harus dipikul organisasi sebesar NU.

Ketika para muktamirin bermusyawarah di Tambakberas dalam lima hari ke depan, layaklah kiranya isu ini mendapatkan perhatian serius. Menjadikan NU sebagai poros pergerakan ekonomi keumatan melalui pariwisata ramah Muslim global bukan hanya soal menangkap peluang pasar. Ia adalah bentuk kesetiaan pada cita-cita para pendiri, dan bekal bagi jam'iyyah ini memasuki abad keduanya dengan langkah yang lebih kokoh, lebih mandiri, dan lebih memberi manfaat bagi umat, bangsa, dan peradaban.

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia